Kegiatan FGD Brida Kutai Kartanegara membahas rencana pembangunan wisata UMKM dibantaran Sungai Tenggarong.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Rencana Pembangunan Kawasan Wisata UMKM dibantaran Sungai Tenggarong, yang terletak dikawasan Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan kembali didengungkan. Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kutai Kartanegara mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan sejumlah pihak, tidak hanya perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, pihak Kesultanan juga turut hadir dalam forum diskusi yang dihelat diruang pertemuan Brida Kutai Kartanegara, Selasa (19/9/2023) siang.

Kepala Brida Kukar Maman Setiawan memimpin langsung jalannya forum diskusi tersebut.

Meski masih sebatas rencana, namun realisasi dari perubahan pembangunan kawasan tersebut sangat dinanti masyarakat setempat, khususnya yang bertempat tinggal dikawasan tersebut.

Beberapa masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu pun, ada pula yang mempertanyakan kapan proyek perubahan pembangunan direalisasikan.”Rencana ini sudah lama, namun sampai sekarang belum terealisasi, pada intinya masyarakat mendukung langkah pemerintah terhadap rencana pembangunan tersebut, namun warga ini meminta kepastian kapan dilaksanakan,” kata salah satu perwakilan warga yang hadir dalam pertemuan itu.

Hal lain disampaikan tokoh masyarakat H Dirhamsyah. Relokasi warga yang berada dibantaran sungai yang berada di Jalan Kartini dan Panjaitan untuk kemudian dibangun kawasan wisata UMKM Tenggarong diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Brida Kukar Maman Setiawan mengatakan, FGD ini membahas rencana pembangunan kawasan wisata UMKM di bantaran sungai Jalan Kartini-Panjaitan Tenggarong. Dalam diskusi tersebut, pemerintah daerah meminta dukungan kepada masyarakat atas rencana pembangunan kawasan tersebut.

"Dari renncana pembangunan kawasan itu, telah mendapat beberapa dukungan baik dari masyarakat maupun sejumlah pihak lainnya," ucap Maman Setiawan. Sementara yang menjadi kendala saat ini ialah, ada peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Nomor 8/2015 tentang, Balai Wilayah Sungai. Dalam hal ini pemerintah daerah belum mendapat dukungan dari BWS, dengan alasan mengacu pada Permen PU tersebut.

"Kami berharap, ada upaya Bupati untuk bicara dengan Menteri PU dalam membahas regulasi dan rencana pembangunan tersebut," sebutnya.

Maman mengatakan bahwa rencana pembangunan kawasan di bantaran sungai Tenggarong telah direncanakan dengan matang, baik dari dokumen teknis, design struktur, arsitek, hingga pengelolaan lingkungan.

Ia menyebut rencana pembangunan kawasan tersebut akan dimulai pada 2024 untuk tahap awal yakni, dengan melakukan normalisasi sungai dan membuat jalan inspeksi. Selama proses pekerjaan, masyarkat yang bertempat tinggal di bantaran sungai akan diberi kompensasi untuk mencari kontrakan atau rumah sewaan.

"Nanti bagi masyarakat terdampak akan diberi uang sekitar 2 juta per bulan, untuk mengontrak sementara di tempat lain," ungkapnya.

Dirinya berharap, kawasan tersebut menjadi kawasan wisata yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, artinya kawasan itu dijadikan tempat usaha.

"Untuk luasan kawasan jalan Kartini-Panjaitan sekitar 1300 meter, yang akan dibangun menjadi wisata UMKM dan ruang terbuka hijau," pungkasnya.(awi/riz)